JAKARTA,PGI.OR.ID-Warga Desa Lingga yang dipimpin Kepala Desa Lingga, Servis Ginting mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhari No. 4 B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8), mengadukan terkait peristiwa bentrokan antara pihak kepolisian dengan warga Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Jumat (29/7/2016) yang dilatarbelakangi oleh penolakan lahan relokasi mandiri tahap dua.
“Banyak warga kami yang terkena lemparan batu dan pukulan senjata, bahkan satu orang tewas. Kepolisian tanpa surat perintah bertindak membabi buta, bahkan dipimpin oleh Kapolres. Warga protes karena pihak pengembang menggarap lahan tanpa pemberitahuan dan mengambil tanah rakyat,” jelas Servis kepada Siane Indrani, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.
Lanjut Servis, warga juga curiga karena beberapa hari sebelum kejadian di tempat itu sudah berdiri pos polisi. “Kami berharap ada Komnas HAM untuk mengunggkap fakta, motif apa yang lain di luar rencana yang diterima masyarakat ini, soalnya perencanaan ini jelas-jelas kami sudah menolak,” katanya.
Dia juga menambahkan, alasan warga Desa Lingga menolak relokasi yang direncanakan oleh pemerintah karena warga Desa Lingga mengantisipasi adanya konflik sosial dimasa mendatang.
“Bukan itu saja permasalahnnya bukan permasalahan lahan saja sebanyak 1.600 hektare, tanah itu masih terbagi empat lagi, seperempat adalah lahan hutan yang tidak bisa dipergunakan untuk pertanian, seperempat sudah dipergunakan mayarakat yang lain yang di sekitaran Desa Lingga,” pungkas Servis.
Menyikapi pengaduan tersebut, Siane Indrani menyampaikan pihaknya akan segera melakukan investigasi. Dia menyayangkan aparat yang tidak bertindak karena sebelumnya sudah disampaikan pengaduan dari warga Desa Lingga namun tidak direspon.
Setelah mendatangi kantor Komnas HAM rombongan melanjutkan kunjungannya ke Kantor Staf Presiden (KSP) di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mereka kembali mengadu atas kasus yang menimpa warga Desa Lingga.