The Wahid Institute mengeluarkan Laporan Pemantauan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan(KBB) selama tahun 2014, Senin (29/12/2014). Laporan tersebut menyebutkan peristiwa pelanggaran KBB tahun ini mengalami penurunan sebanyak 42 persen. Begitu pula dengan jumlah tindakan pelanggaran KBB menurun sebanyak 12 persen.
Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid mengemukakan, penurunan kasus KBB tersebut bukan berarti kinerja pemerintah dalam bidang keagamaan membaik. Masih banyak hal yang perlu dievaluasi seperti mencabut atau merevisi kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi.
Yenny menuturkan beberapa alasan mengapa terjadi penurunan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2014 ini.
Pertama, tahun 2014 terjadi proses pemilihan umum, yang mana pada pemilu tersebut, para kontestan berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai pihak yang pro pada isu toleransi dan anti kekerasan.
Kedua, dalam konteks pemilu legislatif dan presiden 2014, isu toleransi tidak menjadi satu-satunya fokus utama berita-berita media masa (cetak, online, radio, dan televisi). Ini menyebabkan isu-isu kebebasan beragam dan berkeyakinan juga berkurang.
Ketiga, kampanye kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2014 ini cukup masif, efektif dan terorganisir sehingga ide-ide toleransi bisa tersebar luar ke tengah masyarakat.
Keempat, sebagian masyarakat sudah sadar jika kekerasan bukan jalan yang efektif untuk mengekspresikan penolakan sikap dan pandangan atau menyelesaikan perbedaan di antara mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Yenny mengutarakan bahwa pemerintahan Jokowi memberi angin segar dalam penegakan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena dalam Nawacita, Jokowi berjanji “memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama”.
“Janji tersebut masih harus betul-betul dibuktikan dan akan menjadi ‘utang’ warisan bagi Jokowi-Kalla,” tegas Yenny. (icrp-online.org)