Gerakan Kemenangan Rakyat Indonesia yang berisi para tokoh lintas agama, budayawan, ekonomi hingga artis menyampaikan pentingnya untuk menjaga penghitungan rekapitulasi suara pada 22 Juli nanti di Komisi Pemilihan Umum ( KPU).
Puluhan tokoh itu mengkhawatirkan akan adanya potensi kerusuhan antar kedua pendukung capres dan cawapres.
Perkembangan pasca Pilpres pada 9 Juli lalu sudah meresahkan masyarakat. Berbagai pemberitaan menunjukan penolakan calon presiden atas hasil perhitungan cepat yang sudah diuji dan diterima dalam pemilihan umum yang lalu.
“Untuk kita ketahui 9 Juli kemarin sangat baik dan lancar, kami ingin mempertahankan sampai saat pengumuman dan setelah pemilu. Kami prihatin merasa kekhawatiran, rumor-rumor bahwa sesuatu akan terjadi 22 Juli,” kata Abdillah Toha, yang didampingi lebih dari 49 tokoh ketika menyampaikan pernyataan sikap “membela pilihan rakyat”, yang diadakan di Posko Gerakan Kemenangan Rakyat, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, (17/7).
Para tokoh tersebut termasuk Jendral (purn) Endriartono Sutarto, Romo Franz Magnis Suseno SJ, Pdt Gomar Gultom, Prof. Bagir Manan, Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Emil Salim, Arifin Panigoro dan sejumlah tokoh lainya menandatangani pernyataan bersama untuk “membela pilihan rakyat”.
Abdillah menyatakan, “Kami percaya bahwa KPU telah bekerja dengan baik, netral, dan bersungguh-sungguh. Keputusan KPU harus diterima oleh kedua calon presiden.”
Para tokoh mengatakan, “Kami merasa situasi menuntut kedua calon presiden bersedia bertemu dan menyatakan secara bersama bahwa mereka akan menerima hasil keputusan KPU.”
Berikut isi pernyataan yang disampaikan Gerakan Kemenangan Rakyat:
1. Kami percaya bahwa KPU telah bekerja dengan baik, netral, dan bersungguh-sungguh. Keputusan KPU harus diterima oleh kedua calon presiden.
2. Kami merasa situasi menuntut kedua calon presiden bersedia bertemu dan menyatakan secara bersama bahwa mereka akan menerima hasil keputusan KPU .
3. Kami percaya bahwa masyarakat, termasuk kedua calon presiden dan para pendukungnya akan menjaga kondisi damai dan menolak tindakan kekerasan.
4. Kami mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan netral dan profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Jakarta, 17 Juli 2014.
Foto: satuharapan.com
Be the first to comment