JAKARTA,PGI.OR.ID-Rencana Kementerian Pertahanan untuk membuka kantor kementerian di daerah mendapat kritikan keras. Rencana itu mengada-ada. Sebab sudah ada markas Kodam dan Kodim yang hingga kini masih berfungsi efektif.
“Sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan kontroversial, termasuk kampanye adanya potensi-potensi ancaman secara berlebihan. Sekarang rencana membuka kantor Kemenhan di daerah,” kata Ketua Setara Institut, Hendardi, di Jakarta, Jumat, 10 Juni 2016.
Soal bela negara juga kata Hendardi, Ryamizard memandangnya dari paradigma dan pendekatan militer. Kemudian juga terkait dengan kampanye kebangkitan PKI yang berlebihan. Dan sekarang hendak membentuk kantor-kantor wilayah pertahanan di setiap propinsi.
“Seringkali rencana itu justru di luar perencanaan, di luar ketersediaan anggaran, dan tampak jalan sendiri tanpa koordinasi memadai dengan kementerian lain,” kata dia.
Bahkan mungkin lanjut Hendardi, Presiden Jokowi juga tidak memperoleh laporan dari langkah-langkah Menteri Pertahanan tersebut. Terbaru, Menhan akan membentuk satuan intelijen sendiri termasuk kelengkapan satelit pertahanan. Menteri Ryamizard, tampak bekerja bukan berbasis pada perencanaan dan mandat reformasi pertahanan dan militer sebagaimana diamanatkan UU Pertahanan dan juga UU TNI. Banyak agenda strategis bidang pertahanan yang justru diabaikan seperti penataan bisnis militer, penataan SDM militer, reformasi peradilan militer, dan transformasi paradigmatik dalam menghadapi tantangan pertahanan mutakhir yang umumnya tidak dalam bentuk tantangan atau serangan fisik.
“Kalau alasan kurang informasi, di tubuh TNI terdapat satuan-satuan intel yang bisa didayagunakan. Lalu koordinasi dengan BIN sebagai pusat informasi intelijen negara,” katanya.
Jadi ini kata Hendardi, hanya soal keengganan berkoordinasi saja. Masing-masing ingin menunjukkan keunggulan institusinya bukan koordinasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Soal kantor pertahanan di daerah, semua juga tahu bahwa Kodam dan Kodim masih efektif bekerja.
“Semua infrastruktur dan suprasturktur itu berada di bawah Menhan. Jadi apa urgensi gagasan Menhan? Saya sulit memahami,” ujarnya. (AS)