JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejumlah pimpinan sinode gereja di Indonesia kembali menyampaikan seruan terkait peristiwa kekerasan di Papua yang tak kunjung berhenti. Seruan tersebut disampaikan saat Zoom Briefing “Kampanye Stop Kekerasan di Papua” yang dilaksanakan oleh Biro Papua PGI, Kamis (17/12), dan diikuti oleh para tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun Jakarta, serta aktivis kemanusiaan.
Mereka menegaskan, sudah setengah abad lebih Papua berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun pendekatan pembangunan yang dilakukan telah mengabaikan pendekatan humanis dan adil untuk memastikan bahwa warga Papua adalah warga Indonesia. Diskriminasi terhadap orang Papua masih banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Papua sehingga kerap menyatakan ketidaknyamanannya menjadi bagian dari Indonesia.
Pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dan karenanya eskalasi kekerasan terus meningkat, bahkan telah menyasar kepada pekerja gereja terutama yang melayani di daerah-daerah konflik. Pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dua bulan yang lalu, telah menimbulkan ketakutan bagi warga Papua. Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil langkah yang komprehensif untuk mencegah terjadinya praktek pembunuhan di Papua. Tak terhitung banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.
Sebab itu, dalam seruannya, para pimpinan sinode gereja di Indonesia menegaskan, pertama, keprihatinan mendalam atas terjadinya berbagai peristiwa kekerasan yang dialami oleh warga Papua baik yang di Tanah Papua maupun di luar Papua yang menjadi korban diskriminasi/stigmatisasi bahkan korban pembunuhan. Sebagian dari mereka hingga saat ini masih tinggal di tempat-tempat pengungsian dan hidup dalam keterbatasan sehingga berdampak bagi kehidupan mereka terutama bagi anak-anak dan perempuan.
Kedua, mendesak pemerintah Indonesia bersama DPR RI untuk segera menghentikan pendekatan keamanan yang dilakukan dan telah mengakibatkan korban berjatuhan dan menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam bagi warga Papua. Untuk menghindari jatuhnya korban lagi, kami meminta agar segera dilakukan penarikan pasukan non organik di Papua dan menghentikan operasi militer di Papua.
Ketiga, meminta negara untuk segera menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dengan membawa pelaku kekerasan dan pelanggar HAM sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan rasa adil bagi warga Papua serta menumbuhkan kepercayaan warga Papua terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.
Keempat, penyelesaian konflik di Papua hendaknya mengedepankan pendekatan dialog yang setara dan bermartabat dengan menyingkirkan jalan kekerasan untuk menciptakan tanah Papua sebagai tanah damai.
Seruan yang merupakan bentuk solidaritas gereja-gereja di Indonesia terhadap persoalan di Tanah Papua ini, didukung oleh Pdt. Elson Lingga, M.Th (Bishop Sinode GKPPD), Pdt. DR. Dorkas Orienti Daeli, M.Th (Sekum Sinode BNKP), Pdt. DR. Paul Ulrich Munthe (Sekum Sinode GKPS), Pdt. Rehpelita Ginting, M.Min (Sekum Moderamen Sinode GBKP), Pdt. John Asihua (Sekjen Sinode GKE), Pdt. Marganti Gabe Panggabean, M.Ag (Kepala Biro III Sinode GKPA), Pdt. Rita Purba (Pimpinan Sinode GPKB), Pdt. Abednego Juwarisman, M.Si (Ketua MPH Sinode GKJTU), Pdt. Adventus Nadapdap (Kepala Departemen Litbang Sinode HKI), dan Pdt. Debora Sinaga (Kepala Departemen Diakonia Sinode HKBP).
Pewarta: Markus Saragih