JAKARTA,PGI.OR.ID Pergumulan mengenai potret Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di wilayah Papua, menjadi perhatian delegasi The Word Council of Churches (WCC) atau Dewan Gereja-Gereja se-Dunia yang berkunjung ke Indonesia. Di Grha Oikoumene, delegasi WCC disambut oleh Ketum PGI bersama Sekum, Wasekum dan sejumlah Staf PGI. Dalam penjelasan kepada delegasi WCC, Ketum PGI, Pdt. Dr. Henriette Lebang, menjelaskan potret Indonesia yang sangat majemuk dan pergumulan PGI untuk menerjemahkan semangat keesaan di tengah situasi di mana terjadi banyak bencana alam dan persoalan-persoalan sosial seperti manipulasi, korupsi, ekploitasi sumber daya alam dan sejumlah persoalan lainnya. Dalam konteks ini, PGI melihat kebersamaan dengan sesama anak bangsa menjadi hal penting untuk menegakkan Pancasila dalam rangka menanggulangi pesoalan radikalisme, kemiskinan, ketidakadilan dan kerusakan alam. Pada kesempatan ini, PGI menampilkan sejumlah liputan video yang memperlihatkan advokasi PGI terkait perampasan tanah dan hak-hak masyarakat lokal.
Pertemuan ini dilanjutkan dengan percakapan antara PGI, delegasi WCC dan mitra lintas iman untuk mendengar potret kemajemukan dan HAM di Indonesia, berlangsung di gedung Lembaga Alkitab Indonesia. Dari percakapan tersebut, delegasi WCC mendapat masukan mengenai pengelolaan kemajemukan yang sudah lama berjalan di Indonesia. Ini misalnya terlihat pada sekolah-sekolah yang dijalankan Muhammadiyah di sejumlah lokasi di mana umat Kristen pun menjadi murid di sekolah-sekolah tersebut. Demikian juga dengan upaya dari teman-teman Nahdlatul Ulama untuk mengamankan kebebasan beragama di sejumlah lokasi. Namun, di tengah situasi ini, ada sejumlah tantangan dari kelompok-kelompok radikal yang tidak hanya bergerak secara konvensional, namun juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan paham radikal tersebut.
Tantangan seperti ini menjadi potret di era pasca Soeharto, sebuah era yang menurut Andreas Harsono, pembicara berikutnya, diwarnai dengan upaya membangun ekuilibrium oleh mereka yang merasa terpinggir oleh pemerintah Soeharto. Karena itu, berbagai konflik agraria yang terjadi pasca era Soeharto tidak lepas dari perlawana dari mereka yang selama bertahun-tahun merasa terpinggir.
Harsono juga memberi sejumlah catatan mengenai pelanggaran HAM terhadap berbagai kelompok minoritas. Menurutnya, Sumatra dan Jawa adalah wilayah yang memiliki regulasi diskriminatif yang paling banyak di Indonesia, termasuk kekerasan terhadap minoritas. Kalangan minoritas juga menderita dengan penerapan UU Penodaan agama. Pada 2004-2014, ada 125 individu dipenjara dengan menggunakan UU tersebut. Bagi Harsono, hal ini menunjukan bahwa UU tersebut telah digunakan sebagai alat politik oleh mereka yang berkuasa. Orang asli Papua merupakan bagian dari minoritas yang juga mengalami diskriminasi menurut Harsono, yakni dalam bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, rasisme, kekerasan dan sejumlah pelanggaran HAM lainnya.
Delegasi WCC selain berkunjung ke Jakarta, juga melakukan kunjungan ke Papua dan Jawa Timur. Kunjungan ini berlangsung pada 15-21 Februari 2019, dan akan dilanjutkan dengan penyusunan laporan. Kunjungan seperti ini dilakukan dalam rangka perhatian WCC terhadap isu-isu perdamaian dan keadilan di sejumlah negara.
Pewarta: Beril Huliselan
COPYRIGHT PGI 2019.
Be the first to comment