Pemerintah Indonesia Ingatkan Bahaya ISIS

Pemerintah Indonesia memperingatkan bahaya masuknya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berupaya mendirikan Negara Islam (Islam State, IS), menyusul beredarnya sebuah video orang Indonesia yang mengajak untuk bergabung dalam kelompok jihad tersebut dan terungkapnya pertemuan sejumlah kelompok pro ISIS di berbagai kota.

Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, ISIS dan IS harus ditolak karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

“ISIS bukan masalah agama. Ini adalah masalah ideologi yang kalau kita kaitkan dengan negara kita, maka ini tidak sama, dan bertentangan dengan ideologi Pancasila kita, keberadaan negara kesatuan kita dan kebhinekaan kita,” kata Suyanto kepada wartawan di Jakarta, usai mengikuti rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dan beberapa menteri lain, Senin (4/8).

Ia menegaskan, pemerintah akan berupaya maksimal mencegah pengembangan paham-paham ISIS dan IS.

“Pemerintah meminta  semua pihak, aparat pemerintah maupun lembaga negara, seluruh komponen masyarakat agama yang lain, untuk turut mencegah masuknya paham ISIS,” katanya.

“Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayan paham ISIS ataupun IS tersebut. Kita sendiri harus menghormati negara kita sendiri… yang menganut asas kebhinekaan dari suku, agama, ras dan golongan. bukan Negara Islam,” tandas Suyanto.

Presiden, jelas dia, telah memerintahkan Kementerian Agama bekerjasama dengan  para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, untuk melakukan upaya-upaya pencerahan dan penyadaran publik terhadap pengaruh-pengaruh negatif keberadaan paham ISIS maupun IS.

ISIS merupakan kelompok radikal bersenjata yang mengklaim sebagai pejuang Islam. Mereka berencana memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Afrika Utara hingga Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia.

Penyebaran ISIS di Indonesia mulai terungkap setelah ada sebuah video yang diunggah ke YouTube untuk menyebarkan pahamnya.  Video itu berisi sekelompok warga Indonesia yang meminta kaum Muslim untuk bergabung dengan kelompok mereka.

Dalam video berdurasi delapan menit berjudul “Join the Ranks” itu, seseorang yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesi meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS agar menjadi khilafah dunia.

Ajakan itu tampaknya disambut oleh sebagian warga Indonesia yang setuju terhadap pendirian kekhilafahan di Irak dan Syria.

Ratusan orang di Solo, Jawa Tengah menyatakan mendukung ISIS beberapa waktu lalu. Dukungan serupa juga muncul di Jakarta, di mana sekitar 600 orang menggelar sebuah pertemuan tertutup dan kemudian melakukan aksi unjuk rasa mendukung ISIS.

Suyanto mengatakan, presiden telah menginstruksikan Kementerian Kominfo untuk melakukan memblokir upaya-upaya penyebaran paham ISIS maupun IS melalui media sosial, termasuk YouTube.

Instruksi juga disampaikan kepada  Kementerian Luar Negeri untuk melakukan clearing house bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berpergian khususnya ke Timur Tengah, ke daerah konfik maupun ke Asia Selatan.

“Daerah-daerah ini biasanya tempat pijakan awal mereka untuk menuju ke tempat-tempat konflik tersebut,” papar Djoko.

Sementara itu, para tokoh dari berbagai agama dan aliran kepercayaan juga mengambil sikap serius terhadap hal ini, dengan menggelar pertemuan di Jakarta, Senin.

“Kami menolak dengan keras keberadaan ISIS beserta para pendukungmya di Indonesia,” ujar Jalaluddin Rakhmat, Ketua Dewan Syura Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), sebuah organisasi Syiah dalam konferensi pers bersama tokoh agama.

Menurutnya, esensi semua agama adalah menyebarkan kasih sayang, mendorong perbuatan kebajikan dan mencegah perbuatan buruk, bukan menyebarkan kebencian.

Jalaluddin menuturkan, Bhineka Tunggal Ika yang dirumuskan pendiri bangsa telah menjadi prinsip dasar bangsa Indonesia.

“Bihineka Tunggal Ika dirumuskan untuk menjamin hak setiap umat beragama dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaannya,” katanya.

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Maulana Zafrullah Pontoh juga menegaskan, semua pihak harus mendukung pemerintah untuk tidak membiarkan elemen-elemen yang melakukan kekerasan.(ucanews.com)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*