PGI – Jakarta. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) akan tetap mengingatkan janji Presiden Jokowi kepada rakyat Papua untuk menyelesaikan kasus Paniai dan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette Lebang bersama MPH PGI saat bertemu dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Awalnya MPH-PGI akan bertemu dengan Presiden Jokowi, tetapi karena satu dan lain hal, pertemuan dialihkan ke JK.
Seperti diketahui, kasus penembakan di Paniai, Papua terjadi pada Senin (8/12/2014) lalu. Akibat Insiden tersebut lima siswa SMA tewas, dan melukai belasan warga sipil lainnya.
Selain Papua, Pdt. Henriette Lebang juga menyampaikan keprihatinan terkait penembakan yang terjadi di Poso, kasus korupsi, dan kondisi kebebasan beragama di Indonesia. “Soal kebebasan beragama kami berharap ini tetap menjadi perhatian pemerintah,” tandasnya.
Dalam pertemuan itu, MPH PGI menyerahkan hasil Sidang Raya XVI PGI di Nias. “Ada empat komitmen gereja yang telah digumuli oleh gereja-gereja sesuai dengan tema dan subtema SR untuk mengatasinya secara bersama-sama, yaitu: kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan. Keempat komitmen ini kami harapkan dapat dijalani melalui program-program bersama pemerintah dan semua pihak, sehingga kita maju bersama-sama dalam mengatasi masalah ini,” papar pendeta perempuan dari Gereja Toraja ini.
Menanggapi apa yang telah disampaikan Pdt. Henriette Lebang, Jusuf Kalla mengatakan, terkait masalah di Papua yang perlu dikedepankan adalah dialog, dan dialog telah dilakukan sejak zaman Presiden Gusdur (almarhum). Selain itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan.
“Pemerintah punya program Sahabat Papua. Dalam program ini kami meminta seluruh perguruan tinggi untuk menerima siswa dari Papua,” kata JK.
Sementara menyangkut penembakan di Paniai, menurutnya pemerintah telah meminta agar kasus ini segera diselesaikan. “Saya berjanji akan menyampaikan pesan ini kepada Presiden Jokowi,” tandasnya.
Soal kebebasan beragama di Indonesia, JK mengakui ada persoalan namun tidak separah di beberapa negara seperti Pakistan, India, dan beberapa negara di Eropa. Meski demikian, dia mengajak agar seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengatasinya.
Selain Pdt. Henriette Lebang, MPH PGI yang ikut dalam pertemuan yaitu Pdt. Gomar Gultom (Sekretaris Umum), Pdt. Dr. A. A. Yewangoe (Ketua Majelis Pertimbangan PGI), Ivan Rinaldi (Bendahara Umum), Pdt. Retno Ratih Suryaning Handayani, Pdt. Drs. Samuel Budi Prasetyo, Pdt. Tuhoni Telaumbanua, Pdt. Dr. Lince Pellu, dan Jeirry Sumampouw, STh. (ms)
