JAKARTA,PGI.OR.ID-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran bagi partai politik untuk mendapatkan sertifikat berbadan hukum. Seluruh dokumen administrasi dan kepengurusan di tingkat pusat dan daerah akan diverifikasi pada setiap tingkatan.
“Keberadaan partai politik tidak hanya ditandai dengan adanya dokumen administrasi dan kelengkapan kepengurusan, tetapi juga para kader militan sebagai ujung tombak penyerap aspirasi dan speaker gagasan program kepartaian,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.
Masykurudin menambahkan, penataan pasukan yang riil ada di lapangan dengan standar pengetahuan politik kebijakan yang baik menjadi syarat utama bagi partai politik baru. Kata dia, memang untuk menuju ke arah sana, bukan perkara mudah. Banyaknya jumlah daerah kepengurusan menjadikan partai harus bekerja keras. Terutama dalam melakukan konsolidasi hingga disebut partai nasional.
“Bagi partai-partai baru yang nantinya diloloskan oleh Kemenkumham, fokuslah membangun barisan kader-kader partai dengan melakukan rekruitmen dan mendidik kader yang berintegritas,” kata dia.
Jadi, kata Masykurudin, buktikan dulu, bahwa kantor-kantor partai di daerah tidak pernah sepi dari perbincangan menyusun strategi dan menjadi pusat pergerakan antara pengurus, kader dan masyarakat sekitar. Kebesaran partai harus dibangun dari daerah. Karena itu, ia menyarankan partai-partai baru, tidak perlu berpikiran instan langsung mengambil keuntungan jangka pendek dengan tujuan utama mengikuti pemilu.
“Kalau tidak siap, justru hasilnya akan merugikan dan mati sebelum berkembang,” katanya.
Kata Masykurudin, buktikan dulu, partai baru terkonsolidasi di seluruh daerah dengan pintu kantor yang selalu terbuka buat masyarakat. Dan siapkan pengurus yang selalu siap menyerap aspirasi dengan baik. Serta yang tak kalah penting, partai baru mesti menyiapkan kader-kader militan yang handal. (AS)