Menakar Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menyoroti tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar diskusi bertajuk Evaluasi Tiga Tahun Jokowi-JK, di KeKini, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/10). Diskusi diawali dengan launching Posko Pengawasan Nawacita.

Sampai saat ini, menurut Tenaga Ahli kedeputian II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, capaian pemerintah memang masih jauh dari target, karena target pemerintah tinggi. Contohnya target pemerintah untuk akses hutan sosial 12 juta hektar, baru tercapai 1,7 juta hektar.

“Sedangkan pembangunan infrastruktur masih dalam proses pengerjaan. Sampai saat ini pemerintah melaksanakan progress yang baik dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat Indonesia walaupun belum mencapai target sebab targetnya besar, dan masa pemerintahan masih berjalan tiga tahun,” ujar Abetnego.

Sementara itu, mewakili Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian mengatakan bahwa pemerintah masih menggunakan skema alokasi top-down sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti pengalihan lahan dari sorgam ke padi di NTT yang mengakibatkan hilangnya identitas budaya.

“Permasalahan dalam konflik agraria tidak semata-mata selesai dengan sertifikasi. Pemerintah harus hadir dalam penyelesaian konflik agraria, sehingga, reforma agraria yang sebenarnya dapat terwujud,” ujar Direktur Advokasi Kebijakan KPA ini.

Bagaimana dengan penegakkan kukum dan HAM? Direktur YLBHI Asfinawati melihat masih banyak permasalahan yang secara politik harus disikapi oleh Pemerintah. Semisal hukuman mati yang berlaku saat ini sudah tidak manusiawi. Selain itu terjadi pelemahan pemberantasan korupsi.

“Sementara intoleransi dan radikalisme semakin meningkat, juga pelibatan TNI yang kebablasan dalam aktivitas sipil. Penuntasan pelanggaran HAM tidak mungkin dilaksanakan oleh Menkopolhukam yang dalam beberapa dokumen resmi diidentifikasikan sebagai pelaku. Keraguan atas kepatuhan pemerintah kepada putusan pengadilan, sebagai contoh dalam kasus Kendeng, reklamasi Teluk Benoa, dan lainnya,” ungkapnya.

Sedangkan pengamat pertanian Jainal Pangaribuan menilai positif pemerintahan saat ini. “Swasembada pangan yang murni dari dalam masyarakat secara berdikari baru tercipta pada masa pemerintahan ini. Walaupun kemudian masih ada yang menilai nbahwa pemerintah belum menjadilan pertanian sebagai modal utama untuk penyejahteraan rakyat,” ujar alumni IPB ini.

Direktur Program INDEF Berly Martawardaya menilai pemerintah baru dapat mengurangi 0,26% kemiskinan. Selain itu, sampai saat ini tidak ada data produksi yang akurat mengenai hasil produksi Indonesia. “Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ijin usaha di setiap pemerintahan daerah harus didorong untuk satu atap. Pemda juga didorong agar mengatasi kemiskinan,” tandasnya.

Berly menamabahkan pemerintah telah melakukan perbaikan intrafstrutur, dan ijin-ijin usaha yang sudah membaik meskipun masih jauh dibandingkan ijin usaha di negara lain. Namun percepatan peningkatan skill sumberdaya manusia perlu gencar dilakukan. “Salah satunya dengan giat melakukan pendidikan vokasi,’ pungkas Berly.

Lounching Posko Pengawasan Nawacita

Dalam sambutannya saat lounching Posko Pengawasan Nawacita, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Sahat Martin Philip Sinurat menegaskan agar pengawasan terhadap keberjalanan pemerintahan ini terus berkesinambungan dan tidak hanya menjadi momentum tahunan setiap tanggal 20 Oktober saja. Beberapa fokus isu antara lain reforma agraria, desa dan pertanian, korupsi, persoalan perempuan, penegakan hukum dan penyelesaian kasus HAM, maritim, dan persoalan intoleransi,” ujar Sahat dalam mengawali acara.

Selama ini, lanjut Sahat, cabang-cabang GMKI sudah melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dan dengan adanya Posko ini akan semakin menguatkan fungsi kontrol mahasiswa karena pengawasan pelaksanaan Nawacita akan dilakukan secara berkala dan sesuai kondisi yang terjadi di daerah. “Agenda Nawacita adalah janji rezim ini yang harus dipenuhi hingga akhir periode. GMKI ingin memastikan pembangunan benar-benar dilakukan untuk segenap rakyat Indonesia,” ujarnya.