JAKARTA,PGI.OR.ID-Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, HIKMAHBUDHI, dan KMHDI pada tingkat nasional, mengadakan konfrensi pers untuk menyatakan sikap dan juga Lima Resolusi 2017 Mahasiswa Indonesia, di Jakarta, Kamis (19/1).
Sebelumnya, seluruh organisasi tersebut telah mengadakan pertemuan dan diskusi, hingga menyepakati poin-poin yang mereka tuangkan dalam Lima Resolusi 2017 Mahasiswa Indonesia.
Lima point Resolusi 2017 Mahasiswa Indonesia yaitu, pertama, mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua, mendukung pihak Kepolisian dalam menuntaskan proses hukum dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh M. Rizieq Shihab. Ketiga, meminta kepada pemerintah melalui aparat hukum untuk menindak tegas para pelaku tindakan intoleran yang menganggu kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kasus bom di Samarinda dan pembubaran ibadah di Sabuga.
Keempat, menyerukan kepada seluruh anak bangsa untuk bersatu menjaga kedamian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kelima, meminta kepada pemerintah untuk menjaga marwah Negara dan mempercepat terwujudnya keadalian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masing-masing perwakilan dari organisasi kepemudaan ini, mengomentari poin-poin yang disampaikan. Ketua PP GMNI, Chrisman Damanik menegaskan, semua elemen masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap konsensus bersama yaitu Pancasila, dan mendesak untuk pihak yang berwenang membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
Sementara itu, Sekjen PMII, Abdul Waris Wally mengatakan, dukungan sepenuhnya pihak kepolisan dengan segera menyelesaikan proses hukum M. Rizieq Shihab. Dan berharap agar umat Islam tetap tenang dan menjaga toleransi berbangsa. Sedangkan Ketum GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku tindakan intoleran dan menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar menjaga konsensus bersama yaitu Pancasila.
Mewakili PP KMHDI, Putu Wiratnaya menegaskan, sepakat untuk menyerukan perdamaian dan konsensus bersama Pancasila. Dan, Ketua PP Hikmahbudhi Sugiartana berharap aparat menindak tegas dan menegakkan hukum. Dengan hukum ditegakkan, maka keadilan sosial dapat tercapai.
Langkah konkrit yang akan dilakukan oleh keenam organisasi ini ialah, melakukan inisiasi kepada lembaga pemerintahan dan sinergi mahasiswa dan pemerintah untuk concern terhadap kebhinekaan, menitikberatkan bahwa mahasiswa siap mendorong penegakan hukum, dan memberikan dukungan dan melihat negara dalam menjaga marwah negara untuk menjaga keutuhan negara tanpa khawatir intervensi pihak lain.
Keenam organisasi ini pun sangat optimis dengan situasi kedepan, bahwa masyarakat tetap toleran. “Kami mendorong pemerintah untuk membubarkan semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Banyak yang pro keIndonesiaan memilih diam, ini momentum untuk menumbuhkan solidaritas kebangsaaan, dan kami tidakingin ruang publik diisi dengan ujaran kebencian,” ucap Angelius Wake Kako menutup konfrensi pers, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat merajut solidaritas tanpa adanya perpecahan, bangkit, dan kawal. (Jonathan Simatupang)