Kunjungan Silaturahmi Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, ke Grha Oikoumene

JAKARTA,PGI.OR.ID – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menerima kunjungan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dan jajarannya dalam rangka silahturahmi dengan para pemimpin gereja-gereja di Indonesia, berlangsung di Grha Oikoumene, Jumat (24/8). Ini merupakan kunjungan kedua yang dilakukan Presiden Jokowi ke PGI, kunjungan pertama berlangsung pada 2014 setelah beliau terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Ketum PGI, Pdt. Henriette T. Hutabarat-Lebang, dan Sekum PGI, Pdt. Gomar Gultom, bersama jajaran dan utusan gereja-gereja menyambut baik kunjungan silahturahmi Presiden Jokowi ke Grha Oikoumene. Pdt. Gomar Gultom menyampaikan bahwa PGI berusaha menjadi tuan rumah yang baik terkait kunjungan tersebut, termasuk di dalamnya menyampaikan sejumlah masukan konstruktif dari gereja-gereja kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Penyambutan kunjungan silaturahmi Presiden Jokowi dan jajarannya didahului pertemuan para pemimpin gereja di Grha oikoumene untuk menggumuli tantangan yang tengah dihadapi gereja-gereja dan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Sejumlah catatan yang muncul dari pergumulan tersebut diteruskan PGI ke Presiden Jokowi sebagai masukan gereja-gereja bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam mengelola kemajemukan, kekayaan alam dan hak-hak dasar manusia agar membawa kebaikan bagi setiap orang di bumi Indonesia.

Pdt. Henriette T. Hutabarat-Lebang, dalam sambutannya, mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, mendorong pengadaan sertifikat tanah rakyat, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pinggiran dan ambil bagian mengatasi masalah korupsi, narkoba, serta penyalahgunaan kemajuan tehnologi informasi.

Namun, Pdt. Henriette juga menyampaikan sejumlah catatan mengenai masalah HAM masih belum tuntas dan perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk di Papua. Persoalan lain yang juga mendapat sorotan Pdt. Henriette adalah masalah perdagangan manusia, eksploitasi perempuan dan anak, kebebasan beragama yang masih jauh dari harapan mengingat politisasi agama semakin meningkat, munculnya sejumlah fatwa agama yang tidak menciptakan kesejukan dan marginalisasi kelompok-kelompok minoritas dengan dalil penodaan agama, seperti yang terjadi pada ibu Meiliana di Medan belum lama ini.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tidak semua hal dapat dilakukan pemerintah sekaligus. Karena itu, pemerintah pada tahap awal berusaha memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur untuk menerobos keterpisahan saudara-saudara sebangsa yang selama ini hidup terisoliasi karena tidak tersedia insfrastruktur yang memadai, termasuk dampaknya pada hasil bumi yang tidak bisa dijual ke luar. Setelah pembangunan infrastruktur, perhatian pemerintah akan diberikan pada upaya penegakan HAM, radikalisme dan intoleransi.

Sebagaimana diketahui, PGI dalam beberapa tahun terakhir bergumul dengan persoalan kemanusiaan, masalah lingkungan hidup, bencana alam, kekerasan dan intoleransi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini sejalan dengan empat masalah besar yang digumuli PGI sejak Sidang Raya 2014 di Nias, yakni: kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan yang berakar pada Keserakahan dan nafsu manusia untuk memperoleh keuntungan dengan meminggirkan sesama dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Karna itu, PGI selama beberapa tahun ini berusaha memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, termasuk mengambil langkah-langkah nyata di sejumlah wilayah untuk merespons pergumulan bangsa yang adalah bagian dari gerakan oikoumene.