JAKARTA, PGI.OR.ID – Para ibu perwakilan dari 15 Desa di Kecamatan Silima Pungga Pungga, Siempat Menpu Hilir di Kabupaten Dairi dan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jeha di Kabupaten Pakpak Barat, mendatangi kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Grha Oikoumene, untuk meminta dukungan PGI atas perjuangan melawan penyerobotan lahan hutan dan sumberdaya air di daerah mereka, terutama Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papak Barat, Jakarta, Selasa (15/9).
MPH PGI yang diwakili oleh Pendeta Gomar Gultom dan staf menerima kehadiran para Ibu atau Inang yang telah lebih dari 8 tahun memperjuangkan tanah dan lingkungannya, dan mendesak agar Pemerintah mencabut Ijin Pinjam Pakai Hutan Lindung kepada perusahaan yang merusak lingkungan di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat.
Dalam percakapan yang diadakan, para kaum ibu tak segan mengungkapkan suka duka dan juga kekecewaan tidak saja kepada pemerintah setempat, namun juga kepada pemimpin gereja setempat.
Marlina Sitorus mengawali cerita ketika berjuang melestarikan lingkungan hidup di desanya, terutama atas hadirnya perusahaan pertambangan yang berkegiatan di areal hutan lindung di daerah mereka. Kehadiran perusahaan dinilainya berbahaya karena akan menyerap sumber air mereka dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan lainnya.
Marlinapun berkata, “Perlu kami utarakan. adalah kami merasa kecewa kepada pimpinan gereja di Dairi, karena selama ini, walaupun tahu, tetapi mereka tidak berani bertindak untuk menjaga lingkungan.”
Lanjut Marlina, selama ini para pemimpin gereja justru menghalangi upaya-upaya pelestarian lingkungan. “Di gereja ketika kami membuat sosialisasi pelestarian alam dan berupa memutar film, di sana dilarang langsung, dan pendeta tidak ada yang setuju pertemuan dilaksanakan di gereja,”
Ati Monika Sinaga ketika menceritakan menceritakan protes nya dan membawa ke Pemerintahan Daerah dan dianjurkan untuk menemui Pemerintahan Pusat. “Sampai di Pusat, kami seperti bola pinpong, ketika Pemerintah Pusat mengatakan bukan kami yang berwenang, tetapi Pemerintahan Daerah karena otonomi daerah. Jadi kami mau mengadu kemana untuk menyuarakan perusakan lingkungan kami di desa?” begitu kata Ati Sinaga.
“Jadi kami sampai di PGI ini kami, kami sangat berharap karena mengadu ke pemerintah daerah dan pusat, malah melemahkan kami.” lanjut Ati.
Meiti Situmorang, mengungkapkan rasa traumanya akan terjadinya tanah longsor yang mengancam ketika hujan mulai turun. “Sekarang ini kami ini, asal hujan kami sudah takut, terjadi longsor. Apalagi kalau nanti hutan-hutan akan dirambah oleh perusahaan penambang,” demikian kata Meiti Situmorang.
Pendeta Gomar memberikan tanggapan atas kehadiran kaum ibu ini mengatakan, pentingnya pembelaan kepada hak-hak masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. “PGI menghimbau agar gereja-gereja terutama di Sumatera Utara untuk memberikan perhatian dan ikut berjuang bersama masyarakat,” demikian kata Pendeta Gomar dalam tanggapannya.
Selain itu kepada Pemerintah, PGI juga menyerukan agar Pemerintah baik yang di daerah dan di Pusat, dari Bupati hingga presiden haruslah mendengar jeritan rakyat dan mengupayakan kesejahteraannya. Untuk masalah ini secara tegas Pendeta Gomar Gultom menyatakan bahwa gereja tidaklah anti terhadap pembangunan, tatpi gereja menentang pembangunan yang tidak sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Rakyat tidak bisa dikorbankan, pembangunan tidak bisa hanya untuk kepentingan segelintir orang,” demikian tegas Pendeta Gomar. Kehadiran negara adalah untuk menyejahterakan rakyat melalui proses pembangunan.
“Gereja juga tidak anti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi gereja menolak pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan kelestarian alam,” demikian tegas Pendeta Gomar dengan kembali mengingatkan PGI berada dalam barisan perjuangan ini yang dilakukan oleh kaum Ibu dari desa-desa di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat yang hari ini berkunjung ke PGI.