Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak presiden Joko Widodo membuktikan janji kampanyenya di bidang HAM yang tertuang dalam Nawacita. Hal ini dikatakan setelah Komnas HAM mencatat proses penegakkan HAM pada 2014 tidak ada perkembangan besar.
Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas, mendesak pemerintah baru punya kemauan politik untuk menyelesaikan kasus tersebut.
“Mudah-mudahan ada kemauan politik dari semua pihak untuk membantu proses penyelesaian ini, agar kita tidak tersandera dengan ruang gelap di masa lalu,” ujar Hafid dalam konferensi pers di Komnas HAM, Kamis (8/1).
“Karena bangsa ini harus melangkah ke masa depan tanpa ruang-ruang gelap yang tersisa di masa lampau,” tambahnya.
Hafid Abbas, menjelaskan, 7 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga masih jalan di tempat. Hasil penyelidikan Komnas HAM untuk kasus-kasus itu masih berulangkali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung.
Komnas HAM mencatat pengaduan yang masuk selama 2014 mencapai 6.527 berkas. Angka ini tidak jauh dari 2010 yang selalu sekitar 6.000-an setiap tahunnya.
Kasus yang disorot Komnas HAM tahun ini antara lain pembunuhan aktivis HAM Munir, kekerasan di Papua, pendekatan Kepolisian di Poso, kekerasan atas nama agama, konflik agraria, pemilu, dan penggusuran.
Catatan di Tahun Politik
Hafid mengungkapkan secara umum Komnas HAM memberikan catatan berkenaan dengan permasalahan hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian bersama selama 2014 yang ditandai sebagai tahun politik.
“Selama 2014, masih banyak terjadi abuse of power yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat, antara lain terjadinya praktik penyiksaan di tempat-tempat penahanan,” ujar Hafid.
Selanjutnya, belum terpenuhinya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, buruh migran yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, maraknya konflik agraria yang berujung terjadinya korban jiwa manusia, belum tuntasnya penanganan korban semburan lumpur panas Sidoarjo atau Lapindo, juga masih belum dituntaskan dengan baik oleh pemerintah.
“Kondisi HAM selama 2014 masih jalan di tempat, belum mengalami kemajuan signifikan. Hal ini juga dilihat dengan belum adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang hak ekonomi, sosial, budaya, maupun di bidang hak sipil dan politik,” kata Hafid.
Permasalahan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya tergambar dengan masih maraknya kasus konflik agraria, perburuhan, penggusuran, serta masih tingginya angka pengangguran.
Permasalahan hak asasi manusia di bidang hak sipil dan politik juga masih marak. Persoalan ini tergambar dengan masih terjadinya praktik kekerasan yang dilakukan aparat keamanan serta belum adanya keinginan atau political will dari pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. (portalkbr.com/satuharapan.com)