Ketika dua partai politik Islam bersaing untuk menempatkan salah satu anggota mereka dalam jabatan Menteri Agama di Kabinet Jokowi-JK, banyak yang meminta presiden terpilih Jokowi untuk mempertahankan menteri saat ini, Lukman Hakim Saifuddin, karena sikapnya yang progresif, terutama hak-hak minoritas agama.
Lukman, yang dimasukan dalam kabinet Presiden SBY pada Juni tahun ini untuk menggantikan Suryadharma Ali, yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipuji oleh anggota kelompok minoritas agama di Tanah Air serta pendukung toleransi beragama atas “komitmennya untuk menegakkan Konstitusi yang melindungi kebebasan beragama di negara ini”, kata ketua Setara Institute, Hendardi.
Hendardi menambahkan bahwa tidak ada calon lain telah “terbukti” bahwa mereka “mendukung kaum minoritas”.
Segera setelah pengangkatannya, Lukman mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari beberapa kelompok agama minoritas, termasuk Ahmadiyah, Syiah, Bahai, Sunda Wiwitan dan Parmalim.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Lukman untuk merangkul kelompok-kelompok minoritas yang terus mengalami diskriminasi.
Lukman juga telah dipuji atas upayanya menentang radikalisme, termasuk kecamannya terhadap para pendukung ISIS dan mendesak warga negara Indonesia agar tidak boleh bergabung dengan kelompok militan itu.
Di bawah Lukman, Kementerian Agama menggelar berbagai diskusi kelompok yang menyatukan kelompok-kelompok agama minoritas dengan organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan dialog antaragama. Pertemuan itu diharapkan dapat menghasilkan peta jalan untuk memerangi intoleransi agama di Tanah Air.
“(Lukman) jauh lebih baik daripada pendahulunya, Pak Suryadharma Ali, yang alih-alih bekerja untuk menimbulkan diskriminasi agama di negara ini dengan pidatonya yang menciptakan kebencian,” kata Hendardi.
Suryadharma dikecam tahun lalu karena mengatakan Syiah “sesat” dan diduga mendukung konversi paksa para pengikut Syiah di Sampang, Jawa Timur, sebagai bagian dari rekonsiliasi yang dirancang untuk mengakhiri konflik di antara Syiah dan mayoritas Sunni di wilayah itu.
Bona Sigalingging, dari GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat, juga memuji apa yang dilakukan Lukman dalam beberapa bulan terakhir.
Tempat ibadah GKI Yasmin tetap disegel selama lebih dari 10 tahun meskipun putusan oleh Mahkamah Agung telah memenangkan pihak GKI Yasmin.
“Tidak seperti Pak Suryadharma yang telah berjanji untuk membuka kembali gereja kami sejak tahun 2011, Pak Lukman tidak membuat janji selama pertemuannya dengan kami. Tapi, kami yakin bahwa hal-hal akan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinannya. Dia berpikiran terbuka dan pendukung keragaman agama,” kata Bona.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang melakukan manuver untuk menempatkan salah satu anggota mereka untuk menjabat menteri agama.
Sumber: The Jakarta Post
Be the first to comment