JAKARTA,PGI.OR.ID-Presiden Jokowi, secara resmi telah mengumumkan nama-nama baru anggota kabinetnya. Salah satunya adalah Wiranto yang menggantikan Luhut Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM. Sementara Luhut, digeser jadi Menteri Koordinator Kemaritiman.
Namun dimata Ketua Setara Institut, Hendardi, penunjukan Wiranto tak tepat. Bahkan, Hendardi mengkritik keras penunjukan Wiranto sebagai Menkopolhukam yang baru. Menurutnya pilihan Jokowi itu merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai variabel berpengaruh.
” Posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja kementerian, kejaksaan, dan Kepolisian terkait politik hukum dan keamanan,” katanya.
Kehadiran Wiranto dalam kabinet lanjut Hendardi, hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM. Karena sulit bagi mantan Panglima TNI itu memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu. Bahkan dugaan keterlibatannya cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM. “Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil,” ujarnya.
Janji-janji Jokowi yang terang benderang tertuang dalam Nawacita, kata Hendardi, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu. Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014. ” Dan sepertinya itu akan berulang pada Pilpres 2019,” ujarnya. (AS)