PEKALONGAN, PGI.OR.ID – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara seputar ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah. Hal tersebut tidak lepas dari adanya penolakan pembangunan sanggar milik Sapta Darma di Kabupaten Rembang. Bagi Ganjar, setiap orang yang lahir dan tinggal di bumi Indonesia mempunyai hak yang sama. Manusia dapat hak dan kewajiban dari negara, serta dapat mengekspresikan keyakinan agamanya atau kepercayaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Atas dasar itulah, ia menyayangkan terjadinya insiden penggerudukan terhadap rumah ibadah tersebut. “Ada kemarin dari Sapta Darma mau bangun rumah ibadah digeruduk. Hidup di masyarakat tidak boleh begitu, diajak ngobrol dengan baik-baik,” kata Ganjar di pekalongan, Kamis (5/9/2015) malam lalu.
Untuk persoalan di Rembang, Ganjar mengaku telah memerintahkan kepada PJ Bupati Rembang Suko Mardiono untuk turun menyelesaikan persoalan. PJ Bupati diminta untuk bersikap adil dan berdialog dengan para pihak untuk mencari solusi terbaik. “Saya sudah perintah bupati untuk mengumpulkan. Saya minta untuk ngobrol baik-baik, diajak berdialog,” ucapnya.
Ganjar juga mendengar masalah yang mengitari Sapta Darma di wilayah lain yang masih berpotensi terjadi insiden. Di Brebes misalnya, masih ada penganut Sapta Darma yang ditolak pemakannya di pemakaman umum. “Padahal dia lahir dan hidup di Indonesia. Jadi tidak boleh begitu,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, sanggar bernama Candi Busono di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang digeruduk sekelompok orang. Mereka tak setuju dengan pembangunan sanggar, dan menyerukan untuk menghentikan pembangunan.
Kejadian penggerudukan itu terjadi pada Rabu sore, awal bulan ini. Ada sekitar 30 orang warga yang menggeruduk meminta proses pendirian sanggar dihentikan. Padahal syarat dan ketentuan untuk pembangunan sanggar sudah tidak mengandung masalah. (elsaonline)