PALU,PGI.OR.ID-Pendampingan nasional, pelayanan kesehatan, dan logistik merupakan sebagian dari bahan evaluasi tanggap darurat dalam rapat yang dilakukan oleh Tim PGI bersama mitra di kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (25/10).
Disimpulkan, Pemda harus segera memulihkan sumber dayanya karena pendamping nasional (Kogasgabpad dan Pospenas/Kementerian dan Lembaga) memiliki batasan waktu berada di Sulteng. Sementara ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis sudah mencukupi, perlu terus didorong agar tenaga organik kesehatan mulai beraktivitas normal. Antisipasi penyakit di pengungsian sudah dilakukan. Desinfektan dan desinsektan akan tetap diselenggarakan secara berkala. Sedangkan pelayanan kesehatan dapat diklaim dengan dana DSP BNPB melalui regulasi dan mekanisme yang berlaku.
Evaluasi juga dilakukan terkait transisi darurat menuju ke pemulihan akan diberlakukan selama 60 hari mulai tanggal 27 Oktober hingga 25 Desember 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah (Kab Sigi, Kab Donggala, Kab Parimo, Kota Palu), Kemen PUPR akan membangun 1.200 unit namun angka ini masih bisa ditambah dari kontribusi pihak-pihak lain, sedangkan huntara yang sudah terbangun agar tetap digunakan, dan Bupati dan walikota terdampak (Palu, Sigi, Donggala) telah mengeluarkan SK mengenai lokasi huntara yang telah disurvei.
Selain itu, pembersihan sampah sudah tuntas 75% namun harus selesai dalam 2 bulan. Sewa truk sampah dapat dilakukan dengan dukungan dana DSP BNPB. Kemen PUPR akan melakukan perbaikan piping system dan ESDM akan menyelesaikan 41 sumur bor untuk supply air bersih. Kemen PUPR juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan keamanan bangunan fasos dan fasum termasuk gedung pemerintah dan sekolah.
Dari hasil evaluasi diketahui masih ada 4 kecamatan terisolir, PUPR akan terus buka akses. Apabila akses darat sudah terbuka maka drop logsitik dan pelayanan medis tidak lagi bergantung pada helikopter, Pemda menyiapkan lahannya untuk kebutuhan MCK (portable dan komunal) berkoordinasi dengan pihak PU, kekurangan tenda sekolah dan ruang kelas harus segera dihitung dan diselesaikan, perbaikan darurat untuk fasos dan fasum harus selesai dalam waktu 2 bulan, kurangnya tenaga guru, namun akan ada program penambahan guru dari Kemdikbud, dan menghimbau siswa agar masuk sekolah sambil memberi pemahaman bagi orang tua.
Juga Dinsos agar mendata ulang pengungsi, definisi pengungsi agar ditetapkan bahwa hanya terbatas bagi masyarakat yang kehilangan rumah, angka pengungsi memang cenderung dinamis, Kepala BNPB akan menghubungi Mensos dan Kabulog mengenai ketersediaan beras selama transisi darurat, dapur umum sudah berkurang dari semula 20 jadi 7, sisanya sudah menjadi dapur mandiri, masih ada kebutuhan tenda yang perlu diatasi, santunan orang meninggal dunia menunggu kepastian data korban meninggal dunia, Kemdagri dan Dukcapil agar melakukan pendataan orang meninggal dan perekaman e-ktp korban selamat, laporan dan peta yang disiapkan Kemen ESDM akan selesai tanggal 11 Nov 2018, pendataan dan verifikasi kerusakan agar mulai dilakukan paling lambat Senin (29/10) depan, sehingga Jumat (26/10) ini perlu dibentuk tim pendataan dan verifikasi, serta Kepala BNPB akan menghubungi Menteri ESDM tentang tagihan listrik PLN.
Sementara itu, Humas PGI Irma Riana Simanjuntak melaporkan berbagai hal yang telah dilakukan oleh gereja-gereja, diantaranya Gereja Toraja (GT) telah melakukan sosialisasi ke penyintas dan meminta agar disiapkan dokumen. Selain itu, GT telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk pendataan dan pembangunan Huntara yang dibantu oleh Persatuan Masyarakat Toraja dan Ikatan Masyarakat Toraja. (Irma Riana Simanjuntak)
Be the first to comment