JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang bersama sejumlah pemuka agama lainnya (NU, Muhammadiyah, Konghucu, PHDI, Budha, KWI, dan MUI), menandatangani Deklarasi Penghapusan Perbudakan Modern, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (14/3). Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Pada kesempatan itu, Pdt. Henriette Hutabarat-Lebang menegaskan bahwa, penandatanganan deklarasi ini sebagai simbol tekad, untuk bersama-sama dengan semua pemimpin agama, pemerintah, dan seluruh anak bangsa, berupaya mengakhiri perbudakan modern. “Semoga Tuhan menolong kita untuk melakukan tugas ini,” tandasnya.
Dalam naskah deklarasi tersebut ditegaskan bahwa, momen ini merupakan sebuah usaha historis untuk merintis aksi spiritual dan praktis dari semua agama dan keyakinan, dan pihak-pihak yang beritikad baik untuk menghapuskan perbudakan modern di seluruh penjuru dunia sebelum 2020 untuk selama-lamanya.
“Di hadapan Tuhan setiap manusia adalah individu yang bebas dan ditakdirkan untuk hidup sejahtera dalam kesetaraan dan persaudaraan, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun dewasa. Perbudakan modern, dalam bentuk perdagangan manusia, kerja paksa dan prostitusi, perdagangan organ tubuh, dan semua hubungan yang tidak menghormati pemahaman mendasar bahwa setiap orang dilahirkan setara serta memiliki taraf kebebasan dan harga diri yang sama, adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan,” demikian isi deklarasi tersebut.
Para pemuka agama berjanji untuk bekerja sama, dengan sekuat tenaga baik di komunitas agamanya sendiri maupun di komunitas yang lain, untuk mengupayakan kebebasan bagi mereka yang menjadi korban perbudakan, agar masa depan mereka dapat dipulihkan. Dan melihat tugas ini sebagai tugas kemanusiaan dan moral.
Pada kesempatan ini, juga diluncurkan Global Freedom Network (GFN) di Indonesia, di mana Maudy Ayunda mewakili generasi muda melawan perbudakan modern.
Turut hadir dalam acara deklarasi, Pdt. Gomar Gultom (Sekum PGI), Pdt. Krise A. Gosal (Wasekum PGI), Pdt. Henrek Lokra (Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI), Pdt. Manuel E. Raintung, S.Si, MM, D.Min (PGIW Jakarta), Pdt Midian KH Sirait, MTh (Praeses HKBP Distrik DKI Jakarta), Pdt. Dr. Daniel Ronda (Gereja Kemah Injil Indonesia), Pdt. Dr. Japarlin Marbun (Gereja Bethel Indonesia), Pdt. Marlene Joseph, MTh (GPIB), Pdt. Sanema Zagoto (Gereja Kristen Perjanjian Baru), dan Pdt. Indra Bramono (Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah/GSJA).
Sekilas Mengenai Perbudakan Modern
Perbudakan modern adalah perampasan sistematis kebebasan seseorang, pelecehan tubuh sang korban, contohnya melalui mutilasi dan pengambilan organ tubuh, untuk tujuan dan kepentingan pribadi seseorang atau untuk ekploitasi komersial.
Berdasarkan laporan Indeks Perbudakan Global tahun 2016, terdapat 45,8 juta orang masih hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia, tercatat 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak.
Masih menurut laporan Indeks Perbudakan Global tahun 2016, sepuluh negara dengan angka tertinggi dalam perbudakan modern, dan termasuk beberapa negara di dunia yang paling padat penduduknya yaitu India, China, Pakistan, Banglades, Uzbekistan, Korea Utara, Rusia, Nigeria, Republik Demokrasi Kongo, dan Indonesia. Sebagian dari negara-negara ini, menyediakan tenaga kerja murah yang memproduksi barang konsumen untuk pasar di Eropa Barat, Jepang, Amerika Utara dan australia.
Di Hari Penghapusan Perbudakan Internasional, GFN berhasil menyatukan seluruh pemimpin agama yang meliputi Kristen Katolik, Anglikan dan Ortodoks, Budha, Hindu, Yahudi, dan Islam, mendeklarasikan satu komitmen kemanusiaan bersama: Untuk menghapus perbudakan modern hingga tahun 2020 dari muka bumi selamanya karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Penandatangan deklarasi ini juga telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu di Vatikan pada 2 Desember 2014, di Canberra, Australia, pada 2 Desember 2015, dan di New Delhi, India, pada 3 Desember 2015.