JAKARTA,PGI.OR.ID-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajak Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) untuk ikut berpartisipasi mewujudkan Pemilu damai dan berintegritas.
“Kami tidak bisa berdiri sendiri, kami mengharapkan partisipasi dari seluruh stake holder, komponen masyarakat dari bangsa ini, termasuk ormas seperti PGI, untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi di Tanah Air, supaya semakin hari semakin baik, di tengah-tengah banyak persoalan misalnya dinamika dalam Pilkada DKI dimana kuatnya politik identitas, money politics. Saya kira PGI punya peran besar, dan bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan Pemilu berintegritas,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, SH saat beraudiensi dengan MPH-PGI, di Grha Oikoumene, Jakarta, Rabu (26/7).
Dari kerja sama ini, lanjut Abhan, diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang mampu memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga tewujud masyarakat adil dan sejahtera.
Lebih jauh Abhan menjelaskan, kerja sama penting dilakukan mengingat Indonesia akan menjalani tahun pemilu hingga tiga tahun ke depan. Pada 2018, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak tahap ketiga yang dilanjutkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak pada 2019. Sedangkan pada 2020, akan kembali digelar Pilkada Serentak.
Hal senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. Menurutnya, banyak hal yang menjadi “Pekerjaan Rumah” dari Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu. Sebab itu, pentingnya partisipasi PGI untuk mengajak jemaat melakukan pengawasan. “Penting untuk memberikan pelaporan ketika terjadi pelanggaran pemilu, dan fungsi pengawasan akan lebih efektif ketimbang kami bekerja sendiri, dan ini menjadi tugas bersama,” tandasnya.
Fritz menambahkan, banyak program Bawaslu RI yang bisa disinergikan dengan PGI dalam rangka memberikan pemahaman kepada umat terkait pelaksanaan Pemilu.
Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu RI. “Kami sangat mengapresiasi, dan PGI sendiri telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait Pilkada, dan kami menegaskan pada prinsipnya gereja tidak ikut dalam politik praktis, tetapi gereja harus ikut dalam pendidikan politik,” ujar Gomar, yang saat itu didampingi oleh Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Henrek Lokra serta Kepala Biro Pemuda dan Remaja PGI Abdiel F Tanias.
Gomar juga menegaskan bagaimana kuatnya politik identitas dalam Pemilu. Sebab itu, dalam seruan pastoralnya PGI selalu menekankan track record, bukan pada suku, agama, golongan, dan lainnya. “Memang Pemilu kita rasa-rasanya masih banyak diwarnai oleh hal-hal yang tidak demokratis, termasuk fenomena politik identitas. Ini memang menjadi tanggungjawab kita bersama, dan kami juga punya concern tetapi memang punya keterbatasan-keterbatasan,” jelasnya.
Lanjutnya, meski PGI telah melakukan pendidikan politik bagi gereja-gereja, tetapi saja ada pemimpin gereja yang ikut terlibat dalam politik praktis dengan mendukung calon pemimpin.
Pada kesempatan itu, Gomar juga menegaskan pentingnya mengingatkan masyarakat untuk tidak golput.