JAKARTA,PGI.OR.ID-Kembali tertangkap tanganya Anggota DPR, I Putu Sudiartana oleh KPK kian membuat citra wakil rakyat dan juga DPR kian buruk di mata rakyat. Oknum-oknum wakil rakyat yang suka berbuat culas, memang harus diberantas. Tidak boleh ditolerir.
Anggota Ombudsman, La Ode Ida, mengatakan itu di Jakarta, Sabtu (2/7). Menurut La Ode, kasus anggota DPR tertangkap tangan oleh KPK, kecenderungannya memang terus berulang.
“Tapi berulangnya perilaku seperti itu sebenarnya tak boleh hanya menuduh faktor politisi yang haus uang dan serakah saja,” katanya.
Karena kata La Ode, pada dasarnya hal itu merupakan produk kesepakatan atau persekongkolan jahat dengan pihak aparat eksekutif yang ditopang oleh pebisnis. Kalau alasannya pihak oknum anggota DPR minta jatah atau kick back fee, maka hal itu tak mungkin terjadi jika saja pihak pejabat pemerintah terkait menolaknya.
“Tepatnya, perilaku korup politisi sebenarnya akibat dari toleransi pihak eksekutif yang mengajukan proyek berikut anggarannya, di mana sudah disiapkan pebisnis yang akan menalanginya,” kata La Ode.
Praktik konspirasi jahat seperti itu, lanjut La Ode, harus jujur diakui, dipraktikkan oleh hampir seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Bisa dikatakan ini sudah jadi bagian dari kebiasaan atau bahkan budaya kolektif dengan tiga pilar aktornya, yaitu politisi, pejabat eksekutif, dan pebisnis.
” Modusya selalu terkait dengan proses-proses pembahasan anggaran, di mana di pihak pemerintah mengusulkan proyek berikut anggarannya,” katanya.
Sementara pihak Anggota DPR atau DPRD yang menentukan. Pada saat pihak pemerintah memperebutkan alokasi anggaran itulah, ruang transaksi dengan oknum politisi terbuka lebar. Harusnya, pimpinan eksekutif mengambil posisi untuk mengharamkan transaksi dalam alokasi anggaran mereka.
“Kita memang perlu konfirmasi pada Presiden Jokowi atau presiden-presiden sebelumnya, mengapa tak mampu kendalikan para pejabat di bawahnya sehingga terus setuju bertransaksi dengan oknum politisi,” kata La Ode.
Pada saat yang sama ujar La Ode, perlu ditanya juga pimpinan partai, mengapa mereka tak bisa kendalikan anggotanya yang terus melakukan bancakan uang negara. Sebab, baik presiden maupun pimpinan partai, mustahil tak tahu perilaku transaksional itu. (AS)