WAINGAPU, PGI.OR.ID-Sidang Raya XVII PGI, Rabu (13/11), memasuki pleno terakhir, di mana masing-masing bidang menyampaikan hasil diskusinya, untuk ditetapkan sebagai keputusan resmi persidangan. Ada tujuh bidang yang memberikan laporanannya kepada peserta sidang dengan sejumlah catatan.
Secara umum pleno terakhir ini berjalan alot. Misalnya terkait hasil diskusi bidang Nominasi. Keterwakilan wilayah menjadi salah satu catatan. Di bidang ini juga disahkan hasil pemilihan MPH PGI periode 2019-2014 dan diterima dan disah oleh seluruh peserat sidang.
Laporan bidang Kredensi yang membahas, antara lain memeriksa keabsahan kehadiran peserta, mengevaluasi hasil kerja bidang, membahas lokasi Sidang MPL PGI dan sidang raya berikutnya. Diputuskan bahwa untuk lokasi MPL PGI ditetapkan di Lombok dan sebagai tuan-nyonya rumah adalah PGIW NTB. Sidang MPL PGI akan dilaksanakan pada 3-6 Februari 2020.
Sementara Sidang Raya XVIII PGI akan dilaksanakan di Toraja, Gereja Toraja menjadi tuan dan nyonya rumah. Bidang Kredensi juga mengapresiasi bagi tuan nyonya rumah Sinode GKS, Pemprov NTT, juga ke-empat kabupaten yang ikut terlibat sebagai panitia pelaksana.
Apresiasi juga disampaikan kepada di tim ibadah sepanjang sidang raya sejak awal dan rupa ibadah pagi dan petang. Dalam evaluasi, kedepan panitia lokal dan pusat menjalin komunikasi yang lebih kuat. Rekomendasi yang disampaikan agar panitia lebih teliti dan cermat terkait kredensi, gereja anggota, soal tata tertib administrasi dan transportasi serta akomodasi.
Sebelumnya ada empat sinode yang mengajukan menjadi tuan rumah. Hal ini diapresiasi oleh Sekurm Gomar Gultom. “Bersyukur ada banyak yang minta menjadi tuan rumah dan ini adalah semangat gereja semakin besar. Dan untuk ini diperlukan pertimbangan untuk dibuatkan tim sebelum pengutupan sidang raya,” katanya.
Rekomendasi dari bidang Keuangan antara lain, MPH PGI khususnya bidang keuangan/perbendaharaan dalam mengelola keuangan dan pelaporan hendaknya konsisten menjalankan sistem pengelolaan keuangan sesuai standar sistem manajemen/akuntasi keuangan yang sudah digunakan selama ini dengan memperhatikan SOP, job description serta rekomendasi BPP.
Sistem penggajian staf PGI agar disesuaikan dengan standar penggajian ketenagakerjaan terbaru. Mengenai “honor” PGI, DPP,dan MP ditetapkan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. MPP MPH PGI 2019-2024 perlu membentuk Panitia Khusus atau tim untuk mendata, menata dan mengelola aset PGI secara keseluruhan dan melaporkan perkembangannya pada MPL pertama di tahun 2020.
Sementara rekomendasi bidang Dokumen Keesaan Gereja (DKG) antara lain, merekomendasikan terkait iman gereja-gereja di Indonesia. Merumuskan dimensi global (panggilan kepada segala bangsa) dan dimensi eskatologis dalam perumusan pernyataan iman gereja-gereja di Indonesia. Mengusulkan agar judul Pernyataan Iman Gereja-gereja di Indonesia diganti dengan Pernyataan Iman Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, hal ini mengingat tidak semua gereja di Indonesia merupakan anggota PGI.
Untuk bidang khusus Papua, antara lain merekomendasikan pada PGI agar memperhatikan kembali rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya, antara lain melalui Konferensi Gereja dan Masyarakat tentang Papua di Sorong pada April 2018. Meminta pemerintah mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan nirkekerasan dari pada pendekatan keamanan serta segara melakukan demiliterisasi di Papua. Mendukung GKI di Tanah Papua dan gereja-gereja lainya di Papua dalam menggalang solideritas oukumenis global untuk mencari jalan keluar mengakhiri kekerasan, menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian di tanah Papua, terutama dukungan dari kalangan gereja-gereja anggota CCA, gereja-gereja Pasifik, Eropa barat, Australia, New Zeland, gereja-gerea di Afrika, juga dari WCC, WCRC dan LWF.
Pewarta: tim media PGI