PGI – Jakarta. Calon presiden diharapkan memberikan perhatian serius kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Data BPS menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh provinsi termiskin Indonesia ada di wilayah timur Indonesia, dan Papua menduduki urutan pertama.
Hal tersebut ditegaskan anggota Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) Theofransus Litaay, belum lama ini. Lembaga tersebut berpusat di Makassar.
Lanjutnya, kemiskinan yang terjadi di Papua cukup kompleks, meskipun Papua menikmati status otonomi khusus namun pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kepercayaan (trust) pusat kepada daerah dan sebaliknya.
“Jika soal ini bisa diselesaikan dengan baik, termasuk mengganti pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan kepada orang asli Papua dan dialogis maka kondisi Papua bisa lebih baik,” ujar pria yang juga dosen UKSW Salatiga ini.
Selain itu, diperlukan penegakan hukum terhadap kebocoran dana pembangunan. Itu semua bagian dari proses membangun kepercayaan (trust building). Program kesehatan dan pendidikan harus lebih agresif dikembangkan di Papua. Proses pemekaran daerah dan arus migran ke Papua harus dihentikan agar pembangunan lebih fokus dan anggaran tidak terbuang percuma.
Theofransus menegaskan, masalah Papua adalah masalah integritas teritorial Indonesia, oleh sebab itu tanpa pendekatan kesejahteraan yang dialogis dan penegakan hukum terhadap korupsi dana pembangunan, maka persoalan Papua sulit terselesaikan.
“Wilayah lainnya seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB adalah wilayah kepulauan dengan karakteristik unik, pendekatan provinsi kepulauan menjadi penting dalam hal ini. Pendekatan kepulauan selama ini diabaikan dalam perencanaan pembangunan yang orientasi pada daratan besar (continent), maka diperlukan perubahan paradigma bagi provinsi-provinsi kepulauan kecil,” tegasnya. (HL)
Be the first to comment